12.34
Suteja
,
Pendekatan Sistem dalam Perencanaan Pendidikan
Oleh: Suteja
I. PENDEKATAN SISTEM
Kata sistem (system) dapat dimaknai sebagai metode (method), rencana (plan), aturan (order), keteraturan (regularity), aturan, kebiasaan (rule), (manner), (mode), susunan, rencana (scheme), jalan, cara (way), kebiajakan (policy), kecerdasan (artifice), (operation), susunan, aturan (arrangement), rencana (program).[1]
Istilah sitem berasal dari bahasa Yunani systema yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (whole compoused with several parts),[2] atau hubungan diantara bagian-bagian secara teratur (an organized, function relationship among units or components).[3] Sistem menunjuk pada pengertian kumpulan benda-benda, himpunan alat-alat, himpunan gagasan (ide), hipotesis atau teori, atau menununjuk pada metode. Dalam parktiknya, istilah sistem paling sering digunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh.
Konsep sistem sebagai suatu metode dikenal dalam pengertian umum sebagai pendekatan sistem (system approach). Pendekatan sistem merupakan suatu cara dalam usaha memecahkan masalah. Pendekatan sistem membantu penyadaran terhadap adanya kerumitan di dalam sesuatu masalah. Misalnya, dalam kasus kemampuan berbahasa Arab dan kaitannya dengan kemampuan menterjemahkan ayat-ayat al-Quran.
Rendahnya kemampuan menterjemahkan ayat-ayat al-Quran (surat-surat pendek) sebagian besar lulusan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) diasumsikan karena kemampuan berbahasa Arab mereka yang pas-pasan. Padahal, jika dikaji lebih cermat, diketahui bahwa kemampuan yang rendah itu bukan merupakan faktor penentu satu-satunya. Sebab, realitasnya faktor yang menentukan rendahnya kemampuan menterjemahkan ayat-ayat al-Quran tidak hanya karena satu faktor saja. Bisa jadi karena faktor kurikulum yang dipaksakan, metode pengajaran yang diterapkan, laboratotoirum bahasa yang tersedia, alokasi waktu yang disediakan, atau juga karena gaya
Keuntungan yang kita peroleh dengan mengambil kesimpulan (conclussion, natîjah) secara sistematik, ialah dengan melihat masing-masing faktor yang menjadi penyebab, dibandingkan hanya memusatkan diri pada kemampuan berbahasa Arab saja.
Pendekatan Sistem (system approach) sangat sulit didefinisikan. “Seyogyanya para perencana pendidikan lebih berhati-hati di dalam mendefinisikan dan menempatkannya secara sepesifik”.[4] Kehati-hatian itu akan sangat membantu di dalam merumuskan permasalahaan dan berbagai kemungkinan pemecahannya.[5]
C. West Churcman, seperti dinyatakan Tatang, melukiskan bahwa pendekatan sistem bermula jika anda memandang dunia ini dari kacamata orang lain. Hal itu terus berlangsung, katanya, untuk menemukan kenyataan bahwa setiap pandangan dunia itu amat terbatas, dan tidak seorangpun yang piawai, ahli dalam pendekatan sistem.[6] Kaufman mempergunakan pendekatan sistem sebagai proses pemecahan masalah secara lojik yang dapat diterapkakan dengan cara mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah pendidikan yang penting.[7] Mempergunakan pendekatan sistem menuntut pemahaman bahwa, setiap benda atau sistem itu berada (menjadi bagian) dari sistem yang lebih besar atau lebih luas, sehingga semua benda dengan sesuatu cara adalah saling berkaitan.
Semakin maju perkembangan berfikir umat manusia, semakin menghendaki adanya hasil penerapan pendekatan sistem yang lebih obyektif dan tepat. Keinginan ini, menurut Tatang M. Amirin, terwujud dalam bentuk berkembangnya teknik-teknik pemecahan masalah (problems solving) yang tinggi, canggih (sophisticated), seperti analisis statistik, model simulasi, dan sisem informasi yang mempergunakan komputer. [8] Berbagai macam hasil perkembangan tersebut ditujukan pada peningkatan mekanisme kontrol sistem organisasi, yang dapat memungkinkan melakukan perencanaan dan menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan secara lebih efektif.
II. ANALISIS KOMPONEN PENDIDIKAN
Penetapan itu dimaksudkan sebagai ikhtiar awal bagi sebuah rencana pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan itu harus dibangun atas asumsi-asumi dasar yang prinsip. Pertama, proses perencanaan pendidikan harus dipahami sebagai sesuatu yang all-inclussive. Kedua, disadari atau tidak disadari pendidikan akan berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang bersifat spesifik.
A. Sistem Manajemen Informasi Kependidikan
Informasi pendidikan bagi Sistem Perencanaan Pendidikan menjadi sangat bermakna tidak saja sebagai usaha mendapatkan masukan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kepentingan perencanaan pendidikan, pelaksanaan dan penialain proses pendidikan. Sistem manajemen informasi membantu para praktisi perencanaan mengenai berbagai persoalan (sosial, ekonomi, politik, teknologi, kebutuhan dan aspirasi) masyarakat dalam kerangka mendapatkan gambaran masa depan yang ditetapkan sebagai cita-cita bersama masyarakat pendidikan.
1. Peserta Didik
Untuk menguatkan asumsi di atas, perlu ditetapkan poin-poin yang mesti diselenggarakan dalam sistem manajemen informasi ini mengenai peserta didik, staff kependidikan (guru dan karyawan), bangunan/gedung, program kegiatan kependidikan, dan keuangan.
Gagasan yang sangat menarik dicontoh bagi perubahan pendidikan di tanah air berkenaan dengan ihwal peserta didik adalah adanya keterbukaan lembaga pendidikan terhadap segala ihwal yang bersumber dari peserta didik atau hal-hal yang menjamin kualifikasi mereka baik selama di lingkungan lembaga ataupun setelah mereka menyelesaikan studi dan kertika mereka merasa siap berkiprah di dalam masyarakat. Banghart menetapkan langkah-langkah taktis operasional yang sangat strategis dengan memberikan penghargaan terhadap seluruh aspirasi peserta didik dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi warga bangsa yang kreatif, mandiri, dan produktif.
2. Staff/Tenaga Kependidikan (guru/dosen dan karyawan)
Tatanan nilai sosial bangsa Indonesia
Proses perencanaan pendidikan yang komprehensif, memandang norma di atas sangat mengganggu bagi lahirnya transparansi informasi tentang kualifikasi atau kompetensi tenaga kependidikan. Dia menganjurkan disajikannya infromasi terbuka kepada masyarakat pendidikan (terutama peserta didik) tentang pendidik, misalnya masalah kemampuan pengajar, tugas dan jadwal kegiatan guru secara keseluruhan, effektifias penampilan guru di dalam kelas, status sosial dan ekonomi guru, ataupun berbagai keahlian yang dibutuhkan dalam usaha meningkatkan keahlian mengajar guru.
3. Bangunan/gedung
Lembaga pendidikan di tanah air kita, dalam hal ini, belum sampai kepada gagasan Banghart. Lembaga pendidikan persekolahan milik pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang dikelola masyarakat (swasta) belum mampu menyajikan informasi yang berkaitan dengan peserta didik tentang pengalaman-pengalaman peserta didik di luar sekolah yang berpengaruh secara signifikan terhadap proses pembelajaran, atau mengidentifikasi masalah yang dapat dijadikan bekal setelah mereka lulus dan ketika hendak berpartisipasi di lingkungan masyarakat sebagai tenaga kerja professional.
Informasi yang tidak kalah pentingnya yang belum pernah dilakukan lembaga pendidikan di negeri ini ialah informasi mengenai struktur, konstruksi dan kualitas sampai pada biaya pemeliharaan bangunan atau gedung-gedung sekolah. Masyarakat dan orang tua peserta didik, nyaris tidak tahu menahu masalah ini.
4. Program Kegiatan Pendidikan
Pendidikan seharusnya memandang betapa pentingnya ia berorientasi kepada kepentingan dan masa depan peserta didik. Dunia pendidikan kita tampaknya boleh mengaplikasikan idenya berkenaan dengan setiap program pembelajaran. Lembaga pendidikan disarankan menyajikan informasi secara terbuka dan on-line tentang efektifitas setiap program, pengaruh masing-masing proyek belajar mengajar, dan manfaat yang diperoleh.
Kurikulum semestinya menyajikan informasi yang menggugah adanya peran serta secara aktif setiap masyarakat pendidikan kaitannya dengan setiap perubahan dinamis kurikulum pendidikan kita. Peserta didik dan masyarakat adalah sumber pembelajaran. Kurikulum bersumber dari kebutuhan masyarakat dan, dengan demikian, semestinya menempuh tahapan=tahapan : proses perumusan, pelaksanaan dan penilaian dari masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
Sangat jauh dengan kurikulum pendidikan di Indonesia Indonesia
5. Keuangan
Lembaga pendidikan seperti sekolah/madrasah dan pondok pesantren diakui bukan lembaga sosial atau lembaga ekonomi seperti koperasi ataupun perseroan terbatas (PT). Pendirian ini sepintas menjadi alat pembenaran bagi adanya ketertutupan lembaga-lembaga tersebut dalam hal keuangan. Masyarakat tidak pernah tahu, karena memang tidak diberitahu, berapa jumlah uang yang diterima dan dibelanjakan oleh sekolah atau pondok pesantren, atau manfaat dari pemakaian uang/dana tersebut.
Lembaga persekolahan, termasuk juga pondok pesantren, dipastikan belum bisa melakukan pelaporan secara rutin kepada masyarakat karena sistem pembukuan keuangan masih bersifat alami. Lembaga persekolahan tidak memiliki otoritas dan otonomi dalam melakukan proyeksi anggaran belanja dan pendapatan. Konsekuensinya, sekolah-sekolah yang dikelola negara tidak memiliki daya tumbuh dan daya kembang secara progressif. Sedangkan lembaga-lembaga pesekolahan swasta perkembangannya tidak meyakinkan.
Sistem manajemen keuangan sekolah setogyanya mengacu kepada sistem manajemen lembaga keuangan yang terbuka, efektif, efesien dan poyektif layaknya lembaga yang mengandalkan eksistensinya dari uang dengan tetap menjaga essensinya sebagai lembaga pendidikan.
B. Sistem Aktivitas Pendidikan
Beberapa poin yang mesti diadakan dalam sistem aktivitas pendidikan ini. Beberapa poin yang diusulkannya menyangkut masalah ín-place, schedule time, program kurikuler, dan program hubungan sekolah dengan masyarakat.
Program hubungan masyarakat merupakan salah satu program yang tidak dapat diabaikan oleh setiap lembaga pendidikan yang menghendaki dirinya tetap survive. Masalah hubungan sekolah dan masyarakat yang perlu segera dirumuskan adalah program-program yang menumbuhkan kesadaran masyarakat pendidikan terhadap mutu pembelajaran dan keberanian masyarakat melakukan penilaian secara obyektif terhadap seluruh program sekolah.
C. Sistem Komunikasi Pendidikan
Penyelenggarakan sistem komunikasi pendidikan bertumpu kepada tiga hal penting, yaitu : (1) transportasi, (2) informasi, dan (3) energi. Sistem tranportasi dan informasi berkaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat non-fisik. Sedangkan sistem energi berhubungan dengan masalah fisik persekolahan.
Sepintas gagasan ini mengesankan keharusan lembaga pendidikan benar-benar lahir dari sejak awal sebagai lembaga yang bonavide dari sudut pandang keuangan, semisal Yayasan Paramadhina. Sudut pandang ini muncul akibat keterputusan (yang mestinya tidak terjadi) dalam sebuah proses perencanaan. Melihat sebuah persoalan secara parsial dan tidak menggunakan pendekatan sistem tentunya akan melahirkan pesimisme dan pandangan yang kabur menjangkau masa depan serta keraguan untuk melangkah secara pasti. Pandangan ini juga lahir sebagai akibat ketidak mampuan sekolah dalam mengaplikasikan gagasan pada poin-poin sebelumnya.
Merealisasikan gagasan ini memang sangat membutuhkan dana yang mencukupi. Akan tetapi sebenarnya ia dapat dilakukan dengan melalui eksperimen bagi peserta didik. Andai saja lembaga peserkolahan di negeri ini dikaruniai kemauan dan kemampuan sistem finansial yang memadai, persoalannya menjadi lebih sederhana. Proses pembuatan anggaran, pembelanjaan uang dan pembukuan serta pelaporan rutin yang transparan dan melibatkan seluruh masyarakat pendidikan menjadi salah satu modal dasar lembaga persekolahan di Indonesia
III. PROSES PERENCANAAN PENDIDIKAN
Proses perencanaan adalah komponen besar kedua dalam Sistem Perencanaan Pendidikan Banghart. Proses perencanaan harus memperhatikan berbagai aspek seperti : tujuan, input, proses, output, dan kriteria. Bisa dipastikan semua lembaga pendidikan di Indonesia
Persoalannya adalah kenyataan di lapangan tidak seluruhnya dapat mengaplikasikan teori tersebut. Perubahan kurikulum pendidikan secara nasional, proses seleksi di awal tahun ajaran, pelaksanaan kurikulum dengan semangat otonomisasi pendidikan, serta peneyelenggaraan dan pelaksanaan ujian akhir kelulusan mengesankan keterputusan antara : tujuan, input, proses, output dan krietria.
Proses pembelajaran dengan memfaatkan tenaga guru bantu (GBS) dan masih mengharapkan kualitas lulusan yang memenuhi standar adalah sebuah pemandangan yang sangat tidak menjadikan tentram para orangtua/wali. Ketidak tentraman itu, setidaknya karena kita menemukan kekaburan informasi tentang kompetensi dan kualifikasi guru.
Kajian kita adalah, seberapa besarkah kemungkinan ketercapaian tujuan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dengan mengandalkan proses pembelajaran yang dipimpin oleh tenaga pengajar yang motivasi dasarnya “mencari nafkah”, dan bukan pengabdian untuk mencerdaskan anak bangsa (masalah nilai). Apakah mungkin pula tujuan itu tercapai, bila sekolah-sekolah di daerah-daerah yang putra-putrinya tergolong tertinggal atau minus (masalah input) memasuki sebuah sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai secara kuantitas dan kualitas, dibimbing oleh tenaga pengajar honorer, muatan kurikulum yang relatif tidak sebanding dengan alokasi waktu belajar, penerapan pendekatan dan metode pengajaran yang monoton, serta lingkungan belajar yang tidak kondusif (proses).
Tujuan yang dikehendaki adalah bukan sembarang tujuan melainkan harus benar-benar realistis. Nilai realitas tujuan setidaknya mesti diukur (have to be measured) dan disesuikan dengan kondisi riil dan kecenderungan dinamika peserta belajar dan masyarakat pendidikan umumnya, baik menyangkut norma-norma (moral, sosial, dan agama) dan juga kebutuhan di masa depan ketika hendak berkiprah di masyarakat. Dengan demikian tujuan yang ditetapkan mesti futuristic dengan mengacu kepada kondisi yang ada sebagai data factual yang dijadikan pedoman melakukan perkiraan-perkiraan secara realistis.
Tujuan yang realistis pada gilirannya akan sangat membantu dalam melakukan identifikasi masukan dan keluaran dalam rangkaian sebuah proses yang utuh. Pembatasan tujuan kepada tujuan yang realistis setidaknya bisa dijadikan standar masing-masing sub sistem perencanaan disamping dapat dijadikan standar bagi kelayakan dan ketercapaian tujuan itu sendiri.
Sedangkan kriteria dipergunakan dalam penetapan satu kesatuan proses perencanaan dari mulai penetapan tujuan, masukan dan keluaran, serta proses yang melibatkan aktivitas rekrutmen human resources (Sumber Daya Manusia) dan pengorganisasian natural resources (Sumber Daya Alam).
Pembatasan-pembatasan diharapkan dapat menyederhanakan sebuah rencana pendidikan menjadi tidak kaku, terukur, mudah dilaksanakan, dan mudah dievaluasi. Pembatasan sangat bermakna bagi usaha pencarian umpan balik (feedback), perubahan-perubahan atau peninjauan ulang di tengah perjalanan, dan dilakukannya terobosan-terobosan baru.
IV. SIMPULAN
Pendekatan Sistem (System Approach) dalam Perencanaan Pendidikan adalah sebuah cara dalam memecahkan persoalan (problems solving) dengan memandang persoalan sebagai sebuah sistem yang masing-masing sub-nya tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya. Ia sanggup memandang secara cermat dan tepat seluruh faktor pendidikan dan menempatkan pendidikan sebagai sistem yang all-inclussive.
Kelebihan pendekatan ini tidak saja karena ketepatan melihat masalah-masalah pendidikan secara sistematis, tidak parsial, menghemat waktu, memungkinkan analisis data yang kompleks dengan level cost yang relatif rendah dan membantu melakukan determinasi startegi perencanaan yang bagus. Akan tetapi juga karena hasil atau simpulan yang diperolehnya bersifat komprehensif.
والله أعلم بالصواب
Postingan
0 Response to " "
Posting Komentar